Urbancommuter.id – Kenaikan harga BBM mendorong peralihan ke transportasi massal sebagai solusi hemat, terutama di wilayah seperti Jabodetabek untuk menekan konsumsi energi. Pemerintah mulai mendorong penggunaan angkutan umum, sepeda, atau jalan kaki seperti kebijakan bagi ASN untuk WFH, WFA — bisa mengurangi polusi, menghemat biaya, dan mengatasi kemacetan.
Penggunaan kendaraan umum secara masif di kota besar terbukti efektif mengurangi ketergantungan pada BBM dan menghemat biaya harian. Pemkab Bogor, misalnya, menerapkan kebijakan hari Rabu menggunakan transportasi umum atau sepeda bagi ASN untuk mendorong efisiensi.
Selain transportasi publik, penggunaan kendaraan listrik dan gaya hidup bersepeda juga digalakkan. Penghemat subsidi energi, kebijakan ini bertujuan mengurangi emisi polutan udara dan menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas.
Meskipun didorong, keberhasilan peralihan ini juga menuntut peningkatan kualitas dan jangkauan layanan angkutan umum agar lebih nyaman dan aksesibel bagi masyarakat luas.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mengatakan, perbaikan sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara nasional.
“Salah satu yang menjadi atensi adalah minimnya pembenahan transportasi publik di sejumlah daerah, khususnya di wilayah perkotaan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026 – Tribunnews).
Menurut Hamka, transportasi publik merupakan kunci utama menekan konsumsi BBM. “Negara-negara yang membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan adalah negara yang transportasi umumnya buruk,” katanya.
Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna menanggapi upaya pemerintah menekan konsumsi energi. ”Peralihan secara masif dari kendaraan pribadi ke transportasi massal di kota-kota besar seperti Jabodetabek akan efektif dalam penghematan BBM. Karena volume pengguna kendaraan di Jabodetabek sangat besar dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia,” kata Yayat.
Yayat melihat sistem moda transportasi massal memang sudah sangat masif dibangun di wilayah Jabodetabek. Saat ini, kata dia, opsi moda transportasi massal berbasis rel sudah mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara efisien. Selain MRT, LRT, dan KRL yang merupakan moda transportasi massal berbasis rel, Jabodetabek juga memiliki TransJakarta dan mikrotrans.
“Masyarakat yang berada di kawasan Jabodetabek hanya tinggal menyesuaikan waktu dengan kebutuhan menggunakan transportasi publik. Bila peralihan ke transportasi publik di Jabodetabek dilakukan secara masif, hal itu akan bisa berdampak besar terhadap pengurangan konsumsi BBM,” lanjutnya.
Jepang, misalnya, yang fokus pada membentuk budaya masyarakat yang gemar menggunakan transportasi publik yang berkontribusi dalam menekan konsumsi BBM serat pengembangan kendaraan hemat energi Listrik dan Hybrid. Lalu kemudia ada Pemerintah Korea Selatan yang mengembangkan integrasi transportasi masal sebagai mobilitasi masyarakat dengan penggunaan Kereta bawah tanahnya.
Kebijakan efisiensi energi, termasuk penentuan hari kerja fleksibel seperti WFA, perlu dikaji secara matang dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Penetapan kebijakan harus melalui diskusi komprehensif agar tidak hanya berorientasi pada penghematan BBM, tetapi juga tetap menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik. kebijakan yang diambil ke depan mampu mendorong kinerja aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih optimal sebagai pelayan masyarakat, sekaligus mendukung efisiensi energi secara berkelanjutan. – Hdr, berbagai sumber
Leave a Reply